Mengenal Pemerintahan Desa dan Kecamatan Sendiri

                                               sumber : https://www.google.co.id

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1. Desa
Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Wilayah desa terdiri atas beberapa dusun. Dusun terdiri atas beberapa Rukun Warga (RW). RW sendiri terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT). Desa dipimpin seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat.

2. Kelurahan
Di daerah perkotaan, desa disebut Kelurahan. Kelurahan merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung. Kampung terdiri atas beberapa Rukun Warga (RW). RW terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT). Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Lurah adalah pegawai negeri/pemerintah. Lurah tidak dipilih oleh rakyat, lurah ditunjuk oleh wali kota/bupati atas usul camat.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan rakyat di segala bidang kehidupan mereka seperti sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah harus bertindak semata-mata untuk kepentingan rakyat karena tujuan dibentuknya suatu pemerintahan adalah agar rakyat dapat hidup dengan sejahtera.

Lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pemerintah desa terdiri atas :
Kepala desa
Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh peduduk desa untuk masa jabatan 6 tahun melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades. Kepala desa dapat dipilih satu kali lagi untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 s.d. 15 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak kepala desa. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kewenangan kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:
1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) membina perekonomian desa;
3) membina kehidupan masyarakat desa;
4) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
5) mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat di desa;
6) mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya.

Pamong/Perangkat Desa
Perangkat desa membantu kepala desa di dalam sistem pemerintahan desa dan dapat terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah.
1) Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat dan tata usaha.
2) Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan.
3) Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun, yang jumlahnya dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dibantu beberapa staf seperti kepala urusan (kaur), pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Pamong desa atau perangkat terdiri atas : Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik, Kepala Urusan (Kaur), Kepala dusun atau kebayan.

1) Sekretaris Desa (Sekdes/Carik)
Sekretaris desa merupakan unsur/staf yang membantu kepala desa. Sekretaris desa bertugas di bidang administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat desa, dan pelayanan umum. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.
2) Kepala Urusan (Kaur)
Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa.
3) Kepala dusun atau Kebayanan
Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. BPD terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta anggota yang dipilih atas dasar musyawarah. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya
1) menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
2) menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa,
3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.
Lurah memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya sebagai berikut:
1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat.
2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi
kewenangannya.
3) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
4) Memelihara terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat
6) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan

Seksi-seksi yang terdapat di tingkat kelurahan, yaitu sebagai berikut.
1) Seksi pemerintahan.
2) Seksi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3) Seksi pemberdayaan masyarakat.
4) Seksi prasarana umum.
5) Seksi pelayanan umum.

https://aprileopgsd.wordpress.com

Read More

Peran Indonesia Dalam Lingkungan Negara-Negara DI Asia Tenggara

Peran Indonesia di Lingkungan Asia Tenggara

                                                    sumber : https://www.google.co.id

ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Berdiri ASEAN merupakan kesepakatan lima negara yang masing-masing diwakili oleh menteri luar negri yang pada waktu itu mengadakan pertemuan di Bangkok. Pertemuan para menteri luar negeri dari lima negara tersebut berlangsung tanggal 5-8 Agustus 1967. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran-peran sebagai berikut.

a. Peran Indonesia dalam ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan

1.Indonesia Sebagai Pelopor Berdirinya ASEAN

Tokoh dari Indonesia yang ikut berperan dalam berdirinya ASEAN adalah Adam Malik yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri luar negeri. Indonesia menjelaskan visinya bahwa kawasan Asia Tenggara harus mampu berdiri dan mampu mempertahankan diri sendiri dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi ini dapat terlaksana jika ada kerjasama yang efektif antara negara-negara di Asia Tenggara.

2. Jakarta Informal Meeting (JIM)

Indonesia mendesak pihak-pihak yang bertikai di Kamboja untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan untuk mencapai penyelesaian masalah. Usul itu berupa pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988. Dari hasil pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Konferensi ini disebut International conference on Kampuchea (ICK), yang berlangsung tanggal 30-31 Juli 1989. Perjalanan panjang masalah kamboja menemui titik terang. Pada tahun 1991 pasukan perdamaian PBB memprakasai genjatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun 1993 Pangeran Norodhom Sihanouk diangkat sebagai raja. Sementara Pangeran Rannaridh dan Hun sen terpilih sebagai perdana menteri.

4.Komite Keamanan ASEAN

Indonesia berhasil mengeluarkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan bersama ASEAN untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan. Indonesia ikut menandatangani kesepakatan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas Nuklir. Deklarasi terhadap kejahatan lintas negar dan deklarasi menuju ASEAN yang bebas obas terlarang.

5. Indonesia sebagai Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN I

Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN I di Denpasar Bali yang berlangsung tanggal 23-24 Februari 1976. Yang dihadiri oleh lima kepala pemerintahan negara ASEAN, yaitu :

a.       Presiden Soeharto dari Indonesia.

b.       Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina.

c.       Perdana Menteri Datuk Husein dari Malaysia.

d.       Perdana Manteri Lee Kuan Yew dari Singapura.

e.       Perdana Menteri Krukit Pramoj dari Thailand.

6.Memfasilitasi Perundingan Pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina Selatan Indonesia atas permintaan pemerintah Filipina menjadi mediator perundingan antara pemerintah dengan gerakan Separatis Moro. Atas peran Indonesia akhirnya daerah Filipina Selatan diberi otonomi dengan mengangkat tokoh dari front pembebasan rakyat Moro, yaitu Nur Missuari sebagai Gurbenur di Filipina Selatan.

b. Peran Indonesia di Bidang Ekonomi

1.Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) melalui tarif preferensi efektif bersama

2. Indonesia masuk menjadi anggota APEC

3. Ikut mensukseskan Visit ASEAN Year 1992

4. Di Aceh dibangun Industri pupuk urea ASEAN

5. Menandatangani kerja sama di Bidang Energi, Jasa, dan Hak Cipta ASEAN

6. Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN

7. Menyediakan tenaga kerja ke Malaysia

c. Peran Indonesia di Bidang Sosial Budaya

1. Titian Muhibah antara Indonesia dann Malaysia untuk mempererat hubungan kedua negara.

2. Indonesia mengirin Gur, Dosen dan tenaga ahli lainya pada tahun 1970.

3. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke negara lain.

4. Mendukung komite Perkembangan sosial dengan tujuan utamanya membangun masyarakat, wanita, pemuda dan buruh. Maskas komite ini berkedudukan di Kuala Lumpur.

5. Mendukung pembentukan ASEAN culture found sebagai wadah penghimpunan dana. Hal itu untuk membiayai perkembangan kebudayaan dan pendidikan.

6. Mendukung pembentukan komite pengetehuan dan teknologi.

7. Ikut memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainya.

8. Ikut dalm penyeragaman rambu-rambu lalu lintas.

9. Membangun jaringan kabel laut antara Indonesia dengan Singapura tahun 1980 yang disusul oleh negara anggota ASEAN lainnya.

10. Mengirim kontingen ke Sea Games setiap 2 tahun.

 http://agil-asshofie.blogspot.co.id

Read More